DUNIA sekarang ini seakan-akan tak henti didera oleh krisis. Pada penghujung 2006, terjadi krisis pangan global yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan kelaparan dunia. Jumlah penduduk rawan pangan global meningkat dari 854 juta menjadi 960 juta jiwa.
Krisis pangan dipicu oleh krisis harga energi fosil, sehingga harga pangan membubung tinggi, menyulitkan akses ekonomi kaum miskin terhadap pangan. Berbagai pertemuan tingkat tinggi dunia segera dilakukan, semisal, Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia tanggal 3-5 Juni 2008 di Roma, yang membahas soal krisis pangan global, meningkatkan investasi di sektor pertanian guna meningkatkan produksi. Terakhir pertemuan di Madrid, Spanyol akhir Januari 2009, yang intinya membangun kemitraan global untuk membangun pertanian dan ketahanan pangan.
Belakangan, muncul krisis finansial global, yang dipicu oleh macetnya kredit perumahan di Amerika Serikat, menumbangkan berbagai lembaga keuangan AS dan secara cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia. Dampaknya adalah lesunya pertumbuhan ekonomi global yang dalam tempo cepat berubah menjadi resesi -situasi global terburuk setelah depresi pada 1929.
Di Indonesia, kita harus memangkas target pertumbuhan ekonomi akibat krisis. Akibat lesunya pasar ekspor, gejala PHK mulai tampak. Bisa dipahami karena tujuan ekspor kita masíh didominasi oleh pasar Jepang, AS, dan Eropa yang terimbas resesi. Dan kebanyakan ekspor kita adalah produk-produk yang resource based dan padat karya.
Dengan lesunya perekonomian global, maka permintaan akan pangan menurun dan harga pangan menurun drastis. Sejak beberapa bulan lalu, harga biji-bijian (grain) dunia telah turun sekitar 50 persen dari rekor tertinggi awal tahun 2007. Harga pangan lainnya pun cenderung turun, walaupun masíh di atas tren jangka panjang. Jadi, sebagaimana terlihat dari berbagai data, turunnya harga adalah akibat lesunya pasar pertanian, bukan oleh peningkatan produksi global.
Oleh karena itu, turunnya harga pangan, belakangan ini, tidak boleh diartikan bahwa masalah kelaparan dan kemiskinan global telah terselesaikan. Bahkan, mungkin sekali kemiskinan dan kelaparan akan meningkat. Mengapa?. Karena akses terhadap lahan dan sumber air (irigasi) belum terpecahkan. Investasi infrastruktur pedesaan dan penelitian pertanian belum menjadi prioritas, rasio harga input terhadap harga hasil pertanian masih terlalu tinggi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim sangat urgen daripada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus menjadi fokus ke depan guna mencegah krisis ekonomi global jangka panjang. Tantangan global yang menghadang di depan mata adalah sebagai berikut.
Pertama, penduduk dunia nanti, pada 2050 akan mencapai 9,2 miliar, dari 6,5 miliar tahun 2005. Guna membebaskan 9 miliar manusia dari kelaparan, maka produksi pangan harus dilipat dua. Pertumbuhan penduduk didominasi negara berkembang dan terjadi di perkotaan. Berarti ada tuntutan meningkatkan produktivitas pedesaan untuk menghasilkan produksi yang lebih besar dengan sumber daya tenaga kerja yang menciut. Peningkatan produktivitas tentu memerlukan investasi pertanian, mesin-mesin pengolah pertanian, traktor, pompa air, peningkatan kualitas petani, dan mata rantai suplai.
Kedua, dengan menciutnya populasi petani, untuk ekspansi produksi, pembukaan areal pertanian baru, merupakan keniscayaan, namun tetap harus memperhatikan ekosistem, karena bagaimanapun mesti ada pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan.
Ketiga, tantangan besar perubahan iklim, dan keempat, kenaikan harga BBM menambah tantangan penyediaan pangan global. Naiknya harga BBM berarti pertanian semakin penting untuk menghasilkan bioenergi. Harus dipahami harga BBM bisa saja kembali melejit pada masa mendatang jika OPEC menurunkan tingkat produksinya. Potensi pasar bioenergi sangat besar, sehingga bisa mengubah sistem pasar pertanian ke depan.
Semua tantangan ini harus dilihat dan ditransformasikan menjadi peluang, dan peluang itu hanya bisa terealisasi jika dunia usaha dan pemerintah melakukan investasi di sektor pertanian dan pedesaan sekarang!
Ekspor Merosot
Dalam situasi krisis ekonomi global, dampak yang paling terasa dari variabel-variabel penentu kinerja perekonomian bangsa adalah terpuruknya ekspor. Indonesia mengalami hal ini dengan merosotnya ekspor 36 persen Januari lalu dibandingkan Desember 2008. Variabel kedua adalah lesunya investasi.
Berbagai negara fokus mengucurkan dana talangan (bailout) guna menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah meluncurkan stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun yang terdiri dari stimulus perpajakan yang mencapai Rp 56,3 triliun (76,8 persen) dan stimulus belanja negara sebesar Rp 17,0 triliun (23.2 persen). Stimulus belanja negara senilai Rp 17,0 triliun terdiri dari belanja infrastruktur Rp 12,2 triliun, (16,6 persen) dan Rp 4,8 triliun untuk subsidi langsung dan subsidi energi.
Berbagai kalangan mengkritisi stimulus fiskal yang terlalu memprioritaskan perpajakan, termasuk insentif bea masuk bagi para importir tidak akan mendorong permintaan dalam negeri. Akan jauh lebih baik jika diberikan stimulus untuk merangsang ekspor. Keringanan pajak akan memberikan effek jika ditujukan ke para UKM dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah guna mempertahankan tingkat konsumsinya. Ada baiknya stimulus fiskal direvisi atau untuk tahun depan difokuskan pada pembangunan investasi publik guna penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan.
Untuk langkah-langkah mendatang, yang pertama adalah upaya meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat konsumsi domestik. Hal ini dapat diupayakan lewat kampanye besar-besaran untuk mencintai produk dalam negeri. Masyarakat kita harus lebih didorong untuk membeli produk yang dihasilkan oleh UKM. Ini sangat sederhana, tetapi akan memberikan dampak ganda terhadap pendapatan UKM. Kita tentu masih ingat bahwa yang menyelamatkan perekonomian kita pada krisis 1997/1998 adalah UKM dan sektor pertanian. Karena modal semakin langka harus ada solusi moneter, seperti ekspansi kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), serta kredit usaha rakyat (KUR).
Kedua, upaya menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan pedesaan dengan mendorong investasi untuk membangun sektor pertanian dan pedesaan. Peluang penciptaan lapangan kerja terbesar adalah di pertanian dan pedesaan. Saya masih ingat waktu krisis 1997/1998, dengan banyaknya pengangguran di sektor industri dan jasa, sekitar 1,5 juta PHK di perkotaan ketika itu ditampung di sektor pertanian.
Untuk itu, stimulus fiskal harus lebih banyak diarahkan untuk membangun sarana publik pedesaan. Akan sangat luar biasa dampak penyerapan tenaga kerja jika kita fokus ke perbaikan irigasi pedesaan, yang sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Jutaan tenaga kerja bisa ditampung jika stimulus fiskal juga lebih diarahkan ke perbaikan jalan desa dan jalan usaha tani.
Ketiga, mendorong kegiatan ekonomi pedesaan yang mengarah ke pembentukan nilai tambah. Yang paling mungkin di masa resesi sekarang adalah mendorong agribisnis pedesaan, utamanya kegiatan pengolahan atau agroindustri skala kecil pedesaan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja bagi yang mengalami PHK di perkotaan. Singkatnya dalam dua tahun ini Indonesia harus all-out mendorong investasi di pertanian dan pedesaan guna menangkal resesi! Hanya dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana resesi atau malah depresi!
Kaman Nainggolan
Penulis adalah mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan dan dosen pascasarjana di beberapa perguruan tinggi.
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6049
Memang seharusnya, dan tanpa dianjurkan jika Pemerintah memperhatikan masyarakat pedesaan. karena sudah banyak data statistik menunjukkan proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan dan tidak bisa dipungkiri mereka adalah menggantungkan hidup di sektor pertanian. masalahnya adalah ketika Pemerintah menggulirkan berbagai program stimulus kepada masyarakat pedesaan, nilai-nilai moral apakah yang mendasari berbagai program tersebut ?. jangan lagi masyarakat desa menjadi obyek suatu program, yang nantinya justru merusak tatanan masyarakat pedesaan, apalagi sebagai sumbu politik pemerintah..